Anggota DPRD Muhammad Nasrul Hilmi Nasution Serap Aspirasi Warga Kotasiantar: Soroti Jalan Rusak dan Insentif Keagamaan

Kotasiantar, 8 Mei 2025 – Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Nasrul Hilmi Nasution menggelar kegiatan reses di Kotasiantar dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat pada Rabu (7/5/2025). Reses ini digelar di Halaman Bolak, lingkungan 4 (Banjar Bolak), Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan prioritas mencuat, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan hingga keluhan mengenai rendahnya insentif bagi tenaga keagamaan.

Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah kondisi jalan lingkungan yang mengalami kerusakan cukup parah. Banyak ruas jalan dilaporkan berlubang, tergenang air saat hujan, dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kerusakan ini dinilai sudah berlangsung lama tanpa perbaikan signifikan dari pihak terkait.

Menanggapi situasi tersebut, Nasrul Hilmi menyatakan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Ia berkomitmen untuk membawa persoalan ini ke forum resmi di DPRD Mandailing Natal agar bisa ditindaklanjuti melalui mekanisme koordinasi lintas wilayah. Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan harapan agar insentif bagi guru mengaji, imam masjid, dan petugas rumah ibadah lainnya dapat ditingkatkan. Selama ini, perhatian terhadap sektor keagamaan dinilai belum seimbang dengan kontribusi nyata yang diberikan oleh para tokoh agama dalam membina masyarakat, terutama generasi muda.

Selanjutnya beliau menegaskan bahwa perhatian terhadap bidang keagamaan tidak boleh dianggap sekadar pelengkap. Menurutnya, tenaga keagamaan adalah elemen penting dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, ia akan mendorong agar insentif keagamaan dimasukkan dalam agenda prioritas pembahasan anggaran di daerah.

Reses ditutup dengan harapan agar seluruh aspirasi yang telah disampaikan masyarakat Kota Siantar dapat menjadi bahan perjuangan bersama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD. Nasrul juga mengingatkan pentingnya partisipasi publik dalam mengawal pembangunan, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

(Admin)